Mataram, Boss.- Pemerintah Provinsi NTB tidak main-main dengan pelayanan terhadap kesehatan masyarakat. Karena itu, Pemprov berkomitmen menjadikan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama. Hal ini sesuai dengan misi yang telah dicanangkan Pemprov, yaitu NTB Sehat dan Cerdas.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat menyampaikan arahan pada Survey Akreditasi Rumah Sakit Provinsi NTB, oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), di Aula Rinjani RSUD Provinsi NTB, Selasa (18/2/2020).
“Hari ini rumah sakit Provinsi NTB kembali ingin membuktikan bahwa rumah sakit ini adalah rumah sakit yang sungguh-sungguh ingin melayani masyarakat di Provinsi NTB dengan mutu yang terbaik,” ungkap Wagub.
Wagub mengimbau seluruh jajaran manajemen rumah sakit untuk tidak memaknai akreditasi ini sebagai kewajiban atau rutinitas. Apalagi kalau segala sesuatu itu hanya dipersiapkan pada saat akreditasi. Namun, harus menjadi kebutuhan yang bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya sangat yakin, karena komitmen kita di Provinsi NTB ini dari segi kesehatan adalah menjadi prioritas utama. Maka akreditasi ini bukan sesuatu yang luar biasa. Karena memang sesungguhnya ini hanya memberikan bukti saja, apa yang sudah dilakukan selama ini,” tegasnya.
Yang namanya pelayanan, kata Wagub, harus ada pembuktiannya. Namun, Wagub yakin persiapan yang sudah dilakukan selama ini sangat baik. Karena rumah sakit umum provinsi ini memang berkomitmen tinggi melayani masyarakat dengan kualitas terbaik.
Wagub juga meminta seluruh manajemen, mulai dari cleaning service hingga direktur rumah sakit untuk senantiasa menunjukkan wajah bahagia dan ceria kepada siapapun. Kita katanya, harus membuktikan kepada masyarakat bahwa kita tidak main-main dari segi kesehatan. Termasuk dalam hal yang paling penting adalah bagaimana melayani masyarakat NTB dan melayani visitor-visitor.
Sebagai daerah pariwisata, tentu akan banyak orang yang datang ke rumah sakit NTB, termasuk para wisatawan mancanegara. Sehingga, peningkatan standar kualitas pelayanan menjadi keharusan.
“Jangan pernah puas. Karena apa yang kita capai saat ini masih banyak orang yang jauh lebih baik. Itu harus tetap menjadi acuan kita. Apapun yang kita capai menjadi pemicu bagi kita untuk terus, minimal mempertahankan. Dan bagaimana secepatnya mencapai nilai akreditasi yang lebih baik di masa yang akan datang,” jelasnya.
Direktur RSUP NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, melaporkan dasar hukum akreditasi tersebut adalah UU Nomor 44 tahun 2009, tentang Rumah Sakit. Dalam UU tersebut diwajibkan bagi rumah sakit untuk melakukan akreditasi sekali dalam tiga tahun. Namun, setiap tahun tetap dilakukan evaluasi.
“Akreditasi ini adalah sebuah kebutuhan bagi rumah sakit, bagaimana melayani pasien,” ungkapnya. WAN
