Mataram, Boss.- Untuk memacu produktivitas UMKM/IKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Provinsi NTB mengusulkan paket stimulus ekonomi Covid-19 kepada UMKM/IKM di NTB.
Ada tiga poin dalam stimulus ekonomi tersebut, yakni membeli dan mengunakan produk IKM lokal, penciptaan lapangan kerja dan padat karya, dan bantuan pekerja dan dunia usaha terdampak.
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yang didampingi Asisten III Provinsi NTB, Ir. H. Ridwansyah, memimpin langsung rapat dengan seluruh jajaran kepala OPD lingkup provinsi NTB terkait hal tersebut, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Jumat (15/5/2020).
Gubernur mengatakan, pemberian paket stimulus ekonomi kepada UMKM/IKM di masa pandemi Covid-19 ini, bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan produktivitas UMKM/IKM di daerah. Harapannya agar dapat memenuhi pasokan kebutuhan lokal di NTB. Khususnya untuk paket JPS Gemilang II yang semuanya serba lokal.
Pemberian paket stimulus ekonomi yang diusulkan berupa bantuan industrialisasi permesinan produksi, bantuan bibit bahan baku dan pupuk atau pakan. Dengan adanya stimulus ini, diharapkan geliat industrialisasi UMKM/IKM di daerah akan terus mengalami peningkatan, sehingga akan mampu memenuhi kebutuhan lokal kita di NTB.
“Seperti telur, kita hanya baru mampu menyediakan 600 ribu saja, padahal kebutuhan lokal kita saja sebanyak 1,3 juta telur,” ungkapnya.
Gubernur menegaskan bahwa UMKM/IKM kita harus berbasis industrialisasi. “Kalau tidak, UMKM kita sulit untuk maju,” katanya.
Untuk itu ia berharap paket stimulus ekonomi berupa mesin produksi ini, nantinya juga melibatkan IKM dan sekolah SMK yang memiliki jurusan permesinan.
Ke depan, Gubernur berharap di NTB akan ada mother mesin yang akan mampu mencetak mesin-mesin industri di NTB. “Saat ini kita hanya skala kecil menggunakan mesin perkakas, yaitu mesin bubut untuk membuat mesin,” tentangnya.
Gubernur meminta, di tengah keterbatasan finansial akibat dari adanya wabah Covid-19, Kepala OPD diminta lebih aktif membangun komunikasi dan jaringan untuk mencari investor yang tertarik berinvestasi di NTB. Tentunya dengan memberikan insentif seperti kelonggaran pajak, ketersediaan lahan dan ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai.
“Kepala OPD bisa mengambil peran sebagai fasilitator untuk menarik minat investor berinvestasi di daerah kita,” ujarnya. WAN
