Kabupaten/Kota Diminta Optimalkan Posyandu Keluarga dan Zero Waste

Mataram, Lombok Boss.- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mempimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Revitalisasi Posyandu, Zero Waste dan Tim Pelaksanaan Kejiwaan Masyarakat (TPKJM) Tingkat Provinsi NTB, di Ballroom Hotel Grand Legi, Selasa (22/10/2019) pagi.

Wakil Gubernur yang menjadi keynote speaker pada rakor tersebut, menyampaikan bahwa program revitalisasi posyandu akan lebih maksimal hasilnya dengan memberdayakan dana desa.

“Kalau kita lihat sekarang anggaran itu, telah tersebar sampai ke seluruh desa, yang mana kewajiban dana desa tersebut salah satunya untuk hal yang berhubungan dengan kesehatan,” ujar Wagub yang biasa disapa Umi Rohmi.

Rakor tersebut juga dalam rangka pembagian peran terkait program revitalisasi posyandu dan zero waste di Pemprov dan Kabupaten/Kota di NTB.

Umi Rohmi menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB menjadikan revitalisasi posyandu sebagai salah satu program yang benar-benar diperjuangkan. “Melalui revitalisasi ini, kita bisa menangani lingkup dusun dengan cermat, dengan detail, degan serius,” ujarnya.

Melalui posyandu juga tidak hanya permasalahan kesehatan yang dapat dideteksi lebih dini, tapi juga masalah sosial yang ada di masyarakat.

“Jadi yang namanya revitalisasi posyandu ini benar-benar kita revitalisasikan, kita fungsikan, berdayakan, kita anggap dia menjadi instrumen yang sangat penting lingkup dusun, mengapa ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa jika kita serius,” tutur Umi Rohmi.

Umi Rohmi berharap agar setelah Rakor, Pemda di 10 Kabupaten/Kota di NTB langsung mempersiapkan sterateginya masing-masing dalam bersama-sama mewujudkan Posyandu Keluarga dan Zero Waste di NTB.

Rakor ini diikuti oleh Asisten Perekonomian dan Umum Setda NTB, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat Setda NTB, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dan masing-masing enam orang perwakilan dari Kabupaten/Kota di NTB. WAN

Baca Juga :  Gubernur NTB: Perubahan Nama Bandara Lombok adalah Keputusan Pusat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *