JAKARTA – – Dengar pendapat yg dilakukan komite 1 DPD RI bersama kementrian desa PDT dan transmigrasi A Halim Iskandar Senin kemarin dimanfaatkan untuk mempertanyakan dana desa. Menurut H Achmad Sukisman Azmy anggota DPD RI asal NTB pak menteri memastikan dana desa tetap berlanjut bahkan di APBN 2021sudah masuk dananya untuk dana desa.
Jadi tidak benar dana desa itu diberhentikan akan tetapi berlanjut. Menurut pak menteri dana desa mampu menurunkan kemiskinan didesa hingga 0.3% bahkan dikelurahan meningkat 0.6%. sehingga tidak ada alasan untuk memberhentikan.
Pada masa covid 19 dana desa dimanfaatkan juga untuk padat karya tunai desa yg teknisnya untuk kelompok pengangguran 1/2 pengangguran dan kelompok miskin. Terlebih pekerjaan yg dilakukan tidak terlalu teknis sehingga tidak boleh dikerjakan pihak ketiga.
Dana desa juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan desa mengatasi ketertinggalan mengemasi kemiskinan kesehatann dll. Bukan untuk membangun kantor desa. Bahkan sangat bisa dimanfaatkan untuk membuat sumur bor guna mengatasi kekeringan yg terjadi saat ini termasuk bendungan kecil di desa desa dengan harapan membatu mengurangi kekeringan yang terjadi saat musim kemarau.
Sukisman menambah saat covid 19 saat ini penggunaan Dananya untuk internet sehingga bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran siswa siswi dan mahasiswa sangat dimungkinkan dengan membuka wife dibeberapa titik di desa seperti kantor desa lapangan desa dll guna mempermudah pelajar dan mahasiswa mengikuti pem belajaran.
Kedepan kementrian desa juga berniat untuk membuat data desa seluruh Indonesia terutama terkait dengan potensi seluruh desa, potensi seluruh dusun dan warga desa seluruh Indonesia.
Menteri desa juga memaklumi internet belum sepenuhnya masuk ke desa
Terkait dengan dana desa yg diterima lebih awal yakni bulan Januari dan Pebruari sehingga dananya tidak sepenuhnya bisa digunakan untuk covid 19 sudah diantisipasi dengan bantuan dana kementrian sosial.
Hingga September dari 74.953 desa di Indonesia hanya 4 yg tidak menerima dana desa. Kemudian 63 desa tidak bisa menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa. Dan yg berpotensi untuk menyalurkan BLT dana desa sebanyak 74.886 desa.
Pencairan dana desa saat ini sudah mencapai Rp 48.69 triliun.
