Mataram. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Propinsi NTB sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas inisiatif dari PATTIRO dan Tim dalam memfasilitasi pendanaan iklim di Prov NTB. Kolaborasi bersama seluruh pihak menjadi kata kunci dalam penanganan permasalahan Kehutanan. Dengan fasilitasi ini, kami berharap menjadi jalan baru untuk bisa mengakses sumber daya dari parapihak untuk menghilangkan hambatan fiskal kedepan,hal ini disampaikan melalui Kepala Bidang PPH Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan NTB pada rapat Koordinasi awal dalam membangun Kesepakatan Pendampingan PATTIRO kepada Government NTB. di Mataram pada hari Kamis 27 Nopember bertempat di Ruang Meeting Kabid PPH. Mengawali pertemuan Pak Bono panggilan akrabnya memaparkan juga situasi dan kondisi Lingkungan dan Kehutanan di NTB ,khususnya Kabupaten Bima,Kota Bima dan Dompu yang akan dijadkan sebagai lokasi Program atau proyek yang akan diusulkan. Kabupaten yang sering dilanda Banjir bahkan banjir Bandang ini Harus menjadi perhatian Ungkap Bono lagi, Bila tidak maka bisa terjadi Kota Bima akan tenggelam.
Kebijakan Fiskal Pemerintahan Presiden Prabowo tentang efisiensi Anggaran APBN maupun APBD, membuat kementrian dan pemerintah Daerah kesulitan melaksanakan programnya termasuk Pembangunan kehutanan dan Lingkunagn di NTB. Dalam situasi ini lah PATTIRO merasa terpanggil membantu pemerintah Daerah agar tidak berjuang sendiri dalam menemukan jalan mengatasi persoalan kekurangan anggaran pembangunan kehutanan dan Lingkungan NTB. Kehadiran PATTIRO yang diberi judul Penguatan Pendanaan Alternatif Sektor FOLU di Provinsi NTB Peluang, Tantangan dan Strategi dituangkan dalam mendampingi Pemda menyusun Konsep Proposal FOLU untuk meraih anggaran.
Berangkat dari Konsep Proposal yang sudah dibuat di tahun 2024 belum mendapatkan respon dari Lembaga donor, dikarenakan beberapa hal ditegaskan oleh Program Manajer PATTIRO Ramlan Nugraha,ST,MSi saat memberikan sambutan sekaligus pemaparan Konsep kesepakatan yang akan menjadi keabsahan dari Kerjasama Pendampingan kepada Dinas LHK NTB dalam mengusulkan Program ke Pemberi Dana. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penguatan agenda FOLU Net Sink 2030 serta mendorong pemanfaatan pendanaan alternatif sektor FOLU. Menurut Ramlan panggilan Akrabnya berangkat dari visi dan Misi Lembaga PATTIRO dalam memperkuat kapasits Pemerintah di sektor Anggaran Lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam konteks pendanaan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi NTB menghadapi tekanan fiskal yang semakin berat akibat menurunnya dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun mendatang. Penurunan signifikan TKD Provinsi NTB dari Rp 3,4 triliun pada 2025 menjadi Rp 2,4 triliun pada 2026 menunjukkan semakin terbatasnya ruang fiskal daerah untuk membiayai agenda-agenda strategis, termasuk sektor lingkungan dan kehutanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada APBD semata tidak cukup, sehingga daerah perlu memperluas skema pendanaan ekologi yang lebih inovatif dan beragam sebagai solusi jangka menengah dan panjang.
Diakhir pertemuan disepakati point point yang akan ditindak lanjuti dan akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Demikian penutup disampaikan oleh Konsultan PATTIRO ,Muhayat panggilan akrabnya.
Comment