by

MK tak dapat terima uji materi UU BUMN karena ada UU terbaru

Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima empat perkara uji materi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara …

Baca Juga :  DJP himpun pajak Rp6,81 triliun dari sektor usaha digital per Mei 2026

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed